Badan Perpustakaan dan Arsip Kutai Timur mengeluhkan minimnya dana operasional: Rp 2,8 M Dianggap Masih Kurang

SANGATTA. Badan Perpustakaan dan Arsip Kutim mengeluhkan minimnya dana operasional. Bahkan tahun ini, Badan yang dipimpin Budi Santoso itu hanya mendapat anggaran Rp 2,8 milir. “Yang lucu, karena justru Badan Perpustakaan mendapat titipan dana sspirasi dari Partai Demokrat Rp 7 miliar. Karena dana aspirasi juga tak ada nomenklaturnya, maka dari Rp7 miliar, saya alihkan Rp 2 miliar untuk bayar gaji Tenaga Kontrak Daerah (TK2D), sementara Rp 5 miliarnya saya tetap gunakan untuk pembebasan lahan untuk ruang perpustakaan yang baru,” jelas Budi Santoso, kepada wartawan, kemarin.

Diakui, persoalan ini sungguh ironi. Sebab semua proses penganggaran telah dilalui mulai Musyawara Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa dilanjutkan ke kecamatan, dan terakhir di tingkat kabupaten. Bahkan semua mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), termasuk Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan. Namun setelah diusulkan melalui Panitia Anggaran (Panggar) Eksekutif, yang keluar dari DPRD hanya sebagian kecil dari usulan semula. “Yang muncul justru dana aspirasi. Jadi ini juga membingungkan. Karena dana aspirasi tak ada nomenklaturnya, sehingga kami alihkan sebagian untuk membayar gaji TK2D, agar perpustakaan jalan. Karena kalau tidak, artinya saya harus memecat ratusan orang TK2D yang justru memberikan pelayanan bagi masyarakat di perpustakaan cabang di kecamatan dan desa,” jelas Budi.

Diakui untuk menunjang pelayanan pada pembaca, maka perpustakaan dan arsip seharusnya mendapat anggaran minimal Rp 6 miliar. Sebab perpustakaan ini sudah memiliki cabang di seluruh kecamatan, bahkan di desa-desa juga sudah ada. “Kami berharap ke depan masalah anggaran ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Seperti diketahui, Perpustakaan saat ini  hanya memiliki kantor. Itupun berada di lokasi Jalan Soekarno-Hatta yang sangat jauh dari pemukiman. Karena itu, pengunjungnya sangat minim. Untuk itu Badan Perpustakaan berencana membangun gedung baru yang lebih stategis agar pengunjung bisa bertambah. “Seharusnya sebagai perpustakaan, fasilitasnya harus lengkap untuk menarik minat masyarakat berkunjung, ditunjang dengan ruang baca representatif,” kata Budi.

Namun jangankan fasilitas. Untuk akses jalan masuk perpustakaan itu juga dibangun atas inisiatif Perpustakaan. Meskipun itu bukan urusan perpustakaan, namun karena ini sangat diperlukan, sehingga ia pernah mengalihkan anggaran untuk melakukan pengerasan jalan masuk dari jalan utama ke kantor perpustakaan yang ada sekarang. Ini semua maksudnya agar pengunjung bisa nyaman berkunjung ke perpustakaan tersebut.

“Ke depan kami berharap punya gedung dengan fasilitas yang lebih lengkap dan berada di tengah pemukiman. Bukan seperti sekarang yang jauh dari pemukiman. Titik terang ke arah sana sudah mulai terbuka karena pengadaan lahan sudah dilakukan. Tinggal Dinas PU ke depan mambangun gedungnya yang lebih representatif,” terangnya.

Sumber: sapos.co.id