Tarakan, Kaltara—Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional H. Dedi Junaedi menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Rabu (26/3) di Hotel Swiss-Bellhotel Kota Tarakan Kalimantan Utara. Acara yang diikuti para kepala kantor perpustakaan kabupaten/kota se Kaltim-Kaltara, para kepala dinas pendidikan, kanwil Depag dan peserta lainnya itu, dihadiri asisten bidang administrasi Wiraptono Soebagio mewakili Walikota Tarakan dan penanggungjawab kegiatan Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Kaltim Hj. Sri Sulasmi Retno didampingi Kepala Bidang Pembinaan dan pengembangan H. Sumindar.
Menurut Sri Sulasmi Retno, rapat koordinasi yang mengambil tema Sinkronisasi program provinsi dan kabupaten/kota untuk peningkatan pemanfaatan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota sesuai dengan acuan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan nasional yang diarahkan Perpustakaan Nasional. "Penyamaan persepsi atau sinkronisasi program ini sangat penting untuk menunjang program dan kegiatan yang bisa diimplementasikan di kabupaten/kota masing-masing, sehingga peningkatan layanan perpustakaan dan peningkatan pembudayaan kegemaran membaca dapat berjalan secara optimal," ujarnya.
Sri Sulasmi juga mengatakan Rakorda ini juga bertujuan untuk mensinkronisasikan, mengintegrasikan dan mensinergikan budaya baca, serta pembinaan pengembangan program perpustakaan di Provinsi Kaltim. “Diharapkan partisipasi dan koordinasi antara Badan, Dinas terkait agar dapat terjalin secara baik untuk merumuskan berbagai konsep kebijakan di bidang Perpustakaan dan diharapkan dapat berperan aktif dalam pengembangan budaya baca dan pembinaan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya.
Pada kesempatan itu pula asisten administrasi Kota Tarakan yang membuka acara tersebut mengatakan bahwa perkembangan perpustakaan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dewasa ini dari waktu ke waktu telah mengalami kemajuan seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan berbagai informasi, pengetahuan dan teknologi. Image Perpustakaan sebagai tempat penyimpanan buku, kini telah berubah dengan lahirnya paradigma baru, yakni perpustakaan sebagai suatu lembaga yang hidup, dinamis, segar dan menawarkan hal-hal yang baru baik dalam produk layanannya yang inovatif sehingga apapun yang ditawarkan oleh sebuah yang akratif, interaktif, edukatif dan rekreatif bagi perpustakaan.
Sedangkan Sestama Dedi Junaedi dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa sinkronisasi program ini merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam renstra Perpustakaan Nasional sampai tahun 2014. "Mudah-mudahan setelah terpilih kembali presiden pada tahun ini, dan tentunya kebijakan ini dapat terus dilanjutkan," ungkapnya.
Menurut Dedi Junaedi beberapa aspek yang mempengaruhi terhambatnya perkembangan perpustakaan secara umum di Indonesia antara lain :
1. Budaya baca masyarakat masih rendah sehingga mempengaruhi indeks pembangunan SDM;
2. Sumber daya perpustakaan belum memadai;
3. Sarana dan prasarana perpustakaan masih terbatas;
4. Layanan perpustakaan belum berbasis teknologi dan informasi (e-library).
Untuk mendukung upaya percepatan pengembangan perpustakaan diperlukan kegiatan sosialisasi minat baca dan gemar membaca, bimbingan teknis pengelola perpustakaan serta sarana dan prasarana TI dan Komunikasi menuju era perpustakaan digital. Dengan demikian maka pelayanan berbasis kompetensi dan profesional dapat mempercepat proses pengembangan perpustakaan sebagai salah satu upaya meningkatkan relevansi pendidikan yang berdaya saing dalam percaturan global dalam menyelenggarakan pendidikan.
Sestama Perpusnas itu juga mengatakan untuk meningkatkan terus kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, seluruh Badan Perpustakaan Provinsi maupun Perpustakaan di negara-negara lain, hal ini bisa memacu kita untuk lebih meningkatkan kinerja perpustakaan, sehingga ke depannya nanti harapan pemerintah dan kita bersama dalam pembudayaan kegemaran membaca lebih berhasil dan terwujud masyarakat Indonesia yang berudaya baca tinggi. “Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, di seluruh Badan Perpustakaan Provinsi perlu dibangun pangkalan data koleksi (union catalogue) berbasis web, khususnya di Kaltim dan Kaltara,” ungkapnya.
Dedi Junaedi juga mengatakan guna mendukung pelaksanaan kegiatan secara maksimal maka seluruh perpustakaan dan lembaga terkait di daerah berkewajiban memberikan akses yang seluas-luasnya bagi Badan Perpustakaan Provinsi untuk mengidentifikasi serta mengumpulkan konten lokal. Sinergitas dan koordinasi intensif perlu terus dilakukan guna meningkatkan pencapaian program dan kegiatan yang lebih maksimal, khususnya berkaitan dengan pengembangan informasi dan minat serta budaya baca masyarakat. “Perpustakaan provinsi sebagai Badan Pembina Perpustakaan di kabupaten dan kota adalah memberikan stimulasi melalui bantuan langsung kepada semua jenis perpustakaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Sri Sulasmi tentang pentingnya pangkalan data koleksi ini yang pusat datanya ada di Badan Perpustakaan Provinsi. Kedepan, lanjutnya, pangkalan data koleksi ini diteruskan (link) ke seluruh perpustakaan umum kabupaten dan kota, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus (instansi) sebagai upaya mempermudah akses masyarakat memperoleh informasi. “Selain itu, memperkuat muatan lokal (local contant) baik buku, jurnal, artikel, skripsi dan tesis, disertasi dan penelitian serta manuskrips dengan membangun kerjasama dan kemitraan dengan semua pihakguna mendukung program center of excellent budaya lokal Kalimantan,” katanya.
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perpustakaan umum kabupaten/kota mengoptimalkan pembinaan ke perpustakaan umum kecamatan dan desa/kelurahan dalam memberikan pendampingan penyusunan program/kegiatan perpustakaan. “Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga fungsional pustakawan, perpustakaan kabupaten/kota mengharapkan dilaksanakan diklat penyetaraan pustakawan serta perekrutan CPNS,” jelas Sri Sulasmi.
Sumber: pnri.go.id
Comments
Post a Comment