Komisi X KUNKER Ke Palangkaraya

Palangkaraya, Kalteng—Ketua Komisi X DPR-RI Agus Hermanto beserta tim kunjungan kerja komisi x yang berjumlah 13 orang hadir di Palangkaraya yang diterima langsung Wakil Gubernur Kalteng H. Ahmad Diran, Rabu (12/3) yang langsung meninjau ke sekolah-sekolah mulai dari SD (SD Negeri 11 Langkai), SMP (SMP Negeri 2), SMA (SMA Negeri 1), dan SMK (SMK Negeri3) di sekitar Palangkaraya. Kunjungan yang cukup singkat itu dilanjutkan dengan rapat kerja dengan seluruh jajaran yang terkait dengan mitra kerja Komisi X, seperti dinas pendidikan, dinas pariwisata, dinas olahraga, dan badan perpustakaan. “Aspirasi ataupun kendala dihadapi pemerintah daerah akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait,” ujarnya.

Agus Hermanto juga mengatakan kunker ini untuk mendapatkan masukan-masukan berupa data faktual, aspirasi langsung masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahrga serta perpustakaan. Selain itu, lanjutnya, komisi x ikut mengawasi sejumlah program pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota di Kalteng, apakah sudah berjalan sesuai ketentuan, transparan, maupun akuntabel. “Kami juga mengawasi kemampuan daya serap anggaran yang setidaknya minimal 90 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dan pengawasan pelaksanaan program guna mengurangi penyimpangan,” ujar politisi dari fraksi demokrat itu.

Rapat kerja Komisi X dengan jajaran pemprov Kalteng itu langsung dipimpin oleh Wagub H. Ahmad Diran didampingi forum komunikasi pimpinan daerah, SKPD provinsi, LSM, Koni, KNPI, dan beberapa dari perguruan tinggi di Kalteng. Ahmad Diran menjelaskan seputar kondisi umum, kondisi makro, perkembangan pendidikan, olahraga, pariwisata dan perpustakaan di aula Jayang Tinggang kantor gubernur Kalteng. Menurutnya, Kalteng adalah provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah papua, dengan luas wilayah 153.564 km2, dan dengan jumlah penduduk ditahun 2012 sebesar 2.283.687 jiwa.

Sementara itu anggota Komisi X DPR RI Nurul Qomar dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Pemprov Kalteng untuk mendeklarasikan bebas buta aksara atau tidak bisa membaca di daerah itu. Hal itu ia sampaikan, karena berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah buta aksara di Indonesia dinilai masih cukup tinggi dan Provinsi Kalteng merupakan salah satu dari 10 provinsi yang dinilai masih tinggi buta aksara.

Untuk itu, deklarasi bebas buta aksara sangat diperlukan dalam upaya mempercepat agar daerah ini terbebas dari buta aksara. Harapan Qomar, program bebas buta aksara tersebut tercapai sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dan Wakil Gubernur Achmad Diran.

Politisi dari Partai Demokrat itu juga meminta Pemprov Kalteng mengecek kebenaran data jumlah masyarakat buta aksara, sebab menurut BPS setempat hanya satu persen, maka perlu dilakukan pembanding melalui by name, by address, dan by foto. Anggota Komisi X DPR RI itu mengatakan, survei yang dilakukan BPS itu melalui sampling atau acak, sehingga bisa saja jumlah 1 persen berbeda dengan kondisi di lapangan. “Bebas buta aksara itu sangat baik bagi psikologi maupun politis kepemimpinan Teras-Diran. Itulah kenapa saya sarankan agar dapat dituntaskan hingga berakhirnya masa kepemimpinan di Kalteng,” kata Qomar.

Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Damber saat pertemuan tersebut belum dapat memastikan jumlah buta aksara di provinsi berjuluk “Bumi Tambun Bungai” itu dengan alasan tidak ada ditanyakan anggota Komisi X DPR RI. Damber mengatakan, sekarang ini Pemprov Kalteng sudah dan sedang berupaya menuntaskan buta aksara dengan menggandeng Universitas Palangka Raya menyusun berbagai program. “Targetnya 2015 buta aksara tuntas di Kalteng. Kalau mengenai jumlahnya nanti akan kami berikan, tapi pada dasarnya sedang disusun strategi penuntasan buta aksara,” demikian ujar Damber.

Sementara Kepala Badan Perpustakaan provinsi Rudiansyah Idem menyayangkan kunker komisi x tidak mengagendakan atau mengunjungi langsung ke Badan Perpustakaan Provinsi. “Kami juga ingin dilihat langsung sejauhmana keberadaan perpustakaan provinsi ini, dalam segi layanan maupun infrastruktur yang kami miliki,” ungkapnya.

Sumber: pnri.go.id