Jatim—Wakil Ketua Komisi X DPR-RI H. Syamsul Bachri memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi X ke Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur, Kamis (27/2) yang diterima langsung Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jatim A. Mudjib Afan dan dihadiri 11 anggota Komisi X. Sejumlah anggota Komisi X DPR RI menilai Jawa Timur merupakan provinsi yang patut dicontoh dalam mengembangkan layanan perpustakaan, termasuk dalam pengembangan perpustakaan desa, karena komitmen pemerintah daerahnya dan politik anggaran yang mendukung komitmen itu cukup baik.
Menurut anggota Komisi X DPR RI Dr Jefirston R Riwu Kore, kalau Pemprov Jatim memiliki anggaran 68 miliar untuk perpustakaan, sedangkan pemerintah pusat hanya memiliki 450 miliar tetapi itu untuk perpustakaan se-Indonesia, apalagi komitmen dari provinsi ini lebih memiliki visi untuk program-program pengembangan perpustakaan desa. “Komitmen Pemprov Jatim itu patut diteladani, dan bisa dijadikan contoh provinsi lain, karena perpustakaan itu merupakan kunci kemajuan dari suatu daerah,” ujarnya.
Sementara H. Syamsul Bachri mengatakan kalau perpustakaannya bagus, tidak kumuh, dan suasananya nyaman, apalagi didukung komitmen pemerintah daerahnya, maka pendidikannya akan maju dan buta aksaranya pun rendah. “Memang komitmen politik pimpinan daerah tentunya harus kuat juga dalam memajukan perpustakaan didaerahnya, pemerintah pusat, dalam hal ini perpustakaan nasional ikut mendukung hanya saja memang politik anggaran di pusat untuk perpustakaan nasional masih jauh dari harapan,” ungkap wakil ketua komisi x itu.
Di sela-sela kunjungan yang juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun dan perwakilan Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Kesehatan itu, anggota Komisi X lainnya TB Dedi S Gumelar mengakui kendala pelaksanaan program perpustakaan desa adalah tidak adanya gedung perpustakaan di desa. "Padahal, kita tahu UU Sisdiknas sudah mengamanatkan anggaran bagi perpustakaan sekolah sebesar 5 persen di Kemendikbud, tapi PP dari Mendikbud untuk itu sampai sekarang tidak ada, sehingga bantuan buku-buku seringkali tidak ada artinya, karena ditumpuk begitu saja di kantor desa akibat tidak adanya gedung perpustakaan di desa itu," katanya.
Oleh karena itu, legislator yang juga dikenal sebagai komedian dengan nama beken "Miing" itu menyarankan perlunya perpustakaan desa dikembangkan melalui kerja sama dengan komunitas tertentu, seperti remaja masjid, remaja gereja, PKK, dan sebagainya, sehingga buku-buku perpustakaan itu ada yang mengelola dan ada tempatnya. "Itu pun perlu dukungan dari dinas pendidikan di tingkat kabupaten untuk menghidupkan pelajaran Mengarang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang ada di sekolah dasar dan menengah, sehingga para siswa akan sering mencari referensi ke perpustakaan dan minat baca akhirnya terbentuk hingga budaya baca pun berkembang dalam jangka panjang," tanggapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun menanggapi pernyataan Dedi Gumelar menegaskan bahwa pelajaran Mengarang akan terus digalakkan melalui Kurikulum 2013 yang memang mendorong inovasi dan kreasi dari anak didik itu. "Insya Allah, pelajaran Mengarang itu akan berkembang dengan kurikulum yang sifatnya tematik-integratif itu," katanya.
Sementara itu, menanggapi apresiasi dan saran itu, Kepala Badan Mudjib Afan menyatakan anggaran 68 miliar dari Pemprov Jatim untuk lembaganya itu masih jauh dari ideal, karena itu pihaknya menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota. "Kami sudah menjalin komitmen dengan bupati dan wali kota untuk pengembangan perpustakaan desa dalam kurun 2014-2019 yakni Pemprov Jatim membantu anggaran 50 persen, tapi pemerintah daerah setempat juga harus menganggarkan 50 persen. Itu pun kami lakukan secara bertahap," katanya.
Selain itu, perpustakaan desa di Jatim dikembangkan melalui empat persyaratan yakni kepala desa harus menyediakan tempat, kepala desa sanggup membayar honor petugas melalui ADD (alokasi dana desa), kepala desa sanggup menggerakkan minat baca melalui PKK, karang taruna, remaja masjid, dan sebagainya, dan bila tidak bermanfaat akan ditarik tanpa keberatan.
"Kalau ditarik, sarana dan prasarana yang dialokasikan akan dipindahkan ke desa lain. Itu karena provinsi ini memiliki 8.016 desa, sedangkan perpustakaan desa yang ada masih sekitar 3.500-an unit, tapi dengan komitmen bersama bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan PKK itu akan diusahakan terbentuk semuanya dalam lima tahun ke depan," katanya.
Ia menambahkan di Jatim saat ini ada 284 pustakawan yang dibayar dengan tunjangan fungsional dari pemerintah provinsi. "Nantinya akan ditingkatkan dan juga akan diusahakan ada tunjangan fungsional dari daerah setempat, sehingga pustakawan yang ada akan semakin konsisten dengan profesinya dan bahkan akan semakin profesional melalui pelatihan-pelatihan," katanya.
Sumber: pnri.go.id
Comments
Post a Comment