MUSI RAWAS - Lima kardus berisi buku bantuan dari pemerintah Pusat yang rencananya diperuntukan untuk menambah koleksi Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mura sudah sebulan menganggur. Itu lantaran kardus-kardus berisi ratusan judul buku tersebut, masih menunggu proses audit oleh Pusat sehingga pihak perpustakaan belum berani membukanya.
Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mura, Ir Sulendro MSi mengatakan keberadaan buku baru tersebut harusnya segera diaudit oleh Pusat. Sebab, pihak perpustakaan membutuhkan dengan segera untuk menambah referensi koleksi perpustakaan dan kebutuhan itu sudah mendesak agar segera ditata diperpustakaan.
"Jumlah eksemplarnya tidak tahu, karena dalam kardus. Dan itu usulan kita, melalui proposal dan penting karena perpustakaan untuk mencerdaskan bangsa. Sudah mendesak karena untuk ditata," ungkapnya.
Kedepan, pihak perpustakaan juga akan mengajukan proposal atau usulan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pusat untuk pengadaan buku. "Kedepan, ada beberapa proposal yang diajukan, terutama untuk perpustakaan di
Masjid Agung Muara Beliti dan sejumlah perpustakaan di desa," jelasnya.
Menurut Sulendro, minat baca pengunjung di perpustakaan yang dipimpinnya saat ini fluktuatif atau naik turun, bahkan musiman. Pembaca yang sebagian mahasiswa dan pelajar hanya datang berkunjung saat mendekati semesteran dan penelitian atau
sebagai referensi bahan skripsi.
"Kalau belum semesteran bisa dihitung dengan jari antara lima sampai tujuh pengunjung. Sedangkan mahasiswa hanya saat penelitian saja," ujarnya.
Sementara itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura, Al Imron Harun menegaskan agar buku bantuan dari Pusat yang nyatanya masih menganggur untuk segera diaudit oleh Pusat. Sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan pengunjung, khususnya mempercepat proses penataan oleh pihak perpustakaan.
"Harusnya pihak Pusat sudah lebih dulu melakukan proses itu (Audit). Jangan ketika sudah disini, justru baru diaudit. Kan otomatis, banyak waktu terbuang. Dan pihak perpustakaan diminta untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov atau Pusat,"
pungkasnya.
Sumber: sumeks.co.id
Comments
Post a Comment