Jakarta - Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Anang Prihantoro (senator asal Lampung) mengibaratkan Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD sebagai the parliamentary library (the library of parliament) atau perpustakaan parlemen.
Perpustakaan parlemen tersebut adalah perpustakaan kerja yang menyediakan jasa penelitian untuk anggota DPD dan staf parlemen. Juga repositori informasi utama dan sumber daya penelitian untuk kegiatan keparlemenan.
“The parliamentary library yang kami bentuk ini untuk mendukung peran DPD. Memasuki tahun keempat saat ini, Law Center DPD menjalin kerjasama dengan 35 perguruan tinggi. Kerjasama tersebut, selain sebagai upaya pengembangan daerah, juga sebagai interface hubungan pusat-daerah,” ujarnya di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Interface itu diartikan sebagai sebuah titik bertemunya perbedaan kepentingan. Jelasnya, dia juga sebagai metafora untuk perbatasan antarkepentingan.
Anang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas PPUU DPD dalam Sidang Paripurna DPD.
Ketua DPD Irman Gusman (senator asal Sumatera Barat) memimpin acara bersama Wakil Ketua DPD La Ode Ida (senator asal Sulawesi Tenggara).
Agendanya adalah laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD, pengesahan keputusan DPD, penyampaian hak bertanya anggota DPD, laporan kegiatan law center DPD, dan penutupan masa sidang I tahun sidang 2013-2014.
Perwakilan sejumlah perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Law Center DPD menghadiri sidang paripurna itu.
Law Center DPD terbentuk berdasarkan keputusan DPD nomor 17/DPD/2009 tentang pengembangan pusat perancangan kebijakan dan informasi hukum pusat-daerah yang perannya sebagai law center.
Agar terarah, sistematis, dan bersinambung, maka dalam rencana strategisnya institusi ini memiliki support system terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPD, khususnya PPUU DPD.
Perpustakaan Parlemen Australia, Canberra, misalnya, merupakan bagian Departemen Pelayanan Parlemen (Senate dan House of Representatives) yang menyediakan layanan kepada senator, anggota, staf mereka, staf departemen parlemen, dan Gubernur Jenderal.
Layanan perpustakaan yang pertama kalinya dikirim ke parlemen federal tahun 1901 dan hingga kini terus menerus memberikan dukungan signifikan kepada parlemen dan proses demokrasi.
Di Parlemen Kanada, Perpustakaan Parlemen (Bibliotheque du Parlement) adalah repositori informasi utama dan sumber daya penelitian.
Sedangkan Perpustakaan Parlemen dan Referensi, Penelitian, Dokumentasi, dan Informasi Service (LARRDIS) di Parlemen India berusaha up to date dan lengkap. LARRDIS menyediakan bahan referensi tentang langkah-langkah legislatif.
Untuk mendorong perguruan tinggi sebagai pusat riset sebagai satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi, maka Law Center DPD dan sejumlah perguruan tinggi bekerjasama menyelenggarakan workshop dan rapat kerja di The Sultan Hotel, Jakarta, 22-24 Oktober 2013.
Hasil substansinya ialah penguatan kelembagaan Law Center DPD, memfokuskan program pada isu strategis, serta penyempurnaan rencana strategis.
Sumber: inilah.com
Comments
Post a Comment