JAKARTA, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap perpustakaan. Diharapkan, perbaikan mutu, pelayanan, dan ketersediaan koleksi buku di masing-masing perpustakaan bisa membangun budaya membaca masyarakat.
"Dari hasil kunjungan kerja komisi X di daerah, perpustakaan masih dianggap sekedar pelengkap dan atribut pendidikan, baik oleh masyarakat maupun pimpinan daerah. Perpustakaan masih dilihat sebagai penampungan orang-orang yang karirnya sudah mandek, dan akan mencapai usia pensiun," ujar anggota Komisi X, Abdul Kadir Karding, Minggu (15/9).
Atas dasar itu, dirinya berharap kepada pemerintah, baik pusat dan daerah untuk melakukan revitalisasi perpustakaan. Baik dari segi fisik, pelayanan, hingga ketersediaan buku. Dengan demikian, keberadaannya bisa benar-benar bermanfaat baik masyarakat maupun komunitas sekitar.
Diharapkan, dengan adanya perubahan tersebut, maka paradigma perpustakaan sebagai unit pelengkap, berangsur-angsur bisa hilang. Oleh karena itu, perpustakaan harus dikelola oleh SDM yang handal, yang memiliki visi misi untuk mengembangkan eksistensi perpustakaan, dan dana menciptakan budaya membaca di masyarakat.
Disadari, roh dari perpustakaan adalah buku. Untuk itu, penyediaan buku yang lebih variatif menjadi salah satu solusi utama yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pengelola perpustakaan.
Ditegaskan, pihaknya mendukung peningkatan anggaran untuk perpustakaan. "Memang masih diperlukan peningkatan anggaran, meskipun dalam Undang-Undang No 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan sudah menyebutkan minimal alokasi anggaran untuk perpustakaan lima persen dari APBN dan APBD," tegasnya.
Dalam Laporan Rencana Kerja Anggaran Kementerian lembaga (RKA-KL) 2014, dijelaskan bahwa pagu anggaran sementara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dalam RAPBN TA 2014 sebesar Rp 435 miliar. Jumlah tersebut naik sekitar 2,5 persen dari tahun APBN 2013, yakni sebesar Rp 424 miliar.
Kepala PNRI, Sri Sularsih juga mengajukan usul tambahan anggaran melalui inisiatif baru TA 2014 sebesar Rp 290 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan gedung fasilitas layanan Perpusnas sebesar Rp 202 miliar, Rp 17 miliar untuk pengembangan perpustakaan digital, dan bantuan pengembangan perpustakaan sebesar Rp 18 miliar.
Selain itu, anggaran ini akan digunakan untuk pendidikan dan pelatihan perpustakaan sebesar Rp 14 miliar, Rp 29 miliar untuk tunjangan kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi, dan Rp 9 miliar untuk pengembangan ruang pelayanan perpustakaan Proklamator Bung Karno.
Sumber: suaramerdeka.com
Comments
Post a Comment